Berita IndonesiaBerita LampungDaerahKab Bandar LampungKab Lampung BaratKab Pesisir BaratKab PringsewuKab Tulang BawangKab Tulang Bawang BaratTNI dan POLRI

Tuntut Legalitas Tanah Warga Pekon Sukapura Unjuk Rasa

LampungBarat,Traznews,com-Ratusan warga Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Lampung Barat yang tergabung dalam Aliansi Sukapura Menggugat kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut legalitas tanah, Sabtu, 14 November 2020.

Dalam Aksi ini Warga Pekon Sukapura Bermaksud menuntut kepastian hak atas tanah yang telah ditempati selama 68 tahun ini. Unjuk rasa itu dilakukan bertepatan dengan hari jadi Pekon Sukapura ke-68 tahun yang saat itu langsung diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1952.

Aksi damai itu di Ikuti Masyarakat, Pemuda Sumberjaya, Mahasiswa setempat yang berkuliah di Malahayati, POLINELA, UNILA yang kemudian masa aksi dipusatkan di Tugu Sukarnao

Erik Dirgahayu selaku koordinator unjuk rasa mengaku, bahwa pihaknya tidak mendapat izin dari kepolisian dengan alasan karena masih suasana covid-19. Namun unjukrasa ini tetap dilaksanakan untuk menyampaikan tuntutan atas hak masyarakat yang pelaksanaanya dilakukan secara damai.

Erik mengatakan aksi ini tetap dilaksnakan lantaran tidak ada kepastian hukum terkait tanah yang mereka tempati saat ini.

Ditamabah bayang bayang yang menakutkan warga , karena sejak awal dipindahkan diwilayah Sukapura (wilayah ini mati) setelah berhasil membangun wilayah ini justru warga hendak digusur oleh pemerintah dengan menuding warga sebagai perambah

Lanjut, Erik mengatakan dalam dalam tuntutan itu pihaknya melengkapi dengan penyampaian dokumen pendukung berupa dokumentasi, surat bukti pengiriman trasmigrasi oleh Biro Rekontruktrusi Nasional (BRN), surat balasan peteran pusat, surat penerimaan dari Gubernur Lampung kala itu serta data pendukung ketika Presiden pertama RI Soekarno mengirimkan transmigrasi eks pejuang Siliwangi tahun 1951 dan peresmian nama Sumberjaya pada tahun 1952 oleh Soekarno.

Unjukrasa ini adalah ajang untuk menyampaikan aksi dalam rangka menindaklanjuti tuntutan sebelumnya yaitu untuk mendapatkan hak atas perjuangan yang telah dilakukan oleh para orang tua yang sudah lama tinggal menetap disini. Kami adalah warga Sukapura yang sebelumnya merupakan transmigrasi di masa presiden pertama RI Soekarno. Saat ini sudah ada tiga generasi yang mendiami lokasi tersebut yang jumlahnya telah mencapai 500-an KK,” kata dia.

Dalam orasi itu, mereka menyampaikan empat tuntutan. Pertama merekonstruksi tim adhock dengan melibatkan aliansi Sukapura menggugat untuk segera menyelesaikan kasus legalisasi tanah Sukapura. Kedua, menuntut Pemkab Lambar untuk mendesak Kementerian LHK untuk segera memproses surat dari Kantor Staf Presiden. Ketiga, kembalikan hak milik masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasian. Keempat, apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti dalam kurun waktu satu bulan maka pihaknya akan melakukan aksi kembali dengan eksalasi masa yang lebih banyak lagi.

Sepanjang warga disini belum memiliki legalitas hak atas tanah itu maka bayang-bayang pengusuran paksa itu masih akan terus terjadi. Karenanya sebagai aliansi Sukapura Menggugat maka pihaknya menyampaikan empat tuntutan tersebut.

Disisi lain, Kabag Pos Polres Lambar AKP A Rahman mendampingi Kapolres Lambar AKBP Rachmat Tri Haryadi, membenarkan jika massa aliansi Sukapura menggugat itu tidak diberikan izin karena suasana masih covid-19.

“Mereka sudah pernah minta izin untuk menggelar aksi namun izinya tidak dikeluarkan karena masih masa pandemi,” kata Rahman.

Akan tetapi walaupun tidak ada izin namun mereka sudah koordinasi untuk tetap menggelar unjukrasa. Karena itu pihaknya melakukan pengamanan agar kegiatan itu tidak anarkis dan mengganggu akfitas masyarakat lainya.(**/Sm).

The post Tuntut Legalitas Tanah Warga Pekon Sukapura Unjuk Rasa appeared first on Traznews.

Sumber Asli

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button