Berita TerkiniDaerahKab Tulang Bawang BaratPemerintahanPendidikanRagamSerba-Serbi

Pekerjaan Proyek Rehab Gedung Sekolah Di Duga Jadi Sarat Penyimpangan.

TULANG BAWANG BARAT. (Media Global Group.com), Pemasangan plang Banner Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)dan papan Anggaran diduga hanya di jadikan sarat penyimpangan anggran oleh pihak komite sekolah, salah satunya di Sekolah menengah pertama (SMP) yang terdapat di Kecamatan Timijajar , Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) provinsi Lampung.

Saat pewarta melakukan investigasi guna melihat pekerjaan pembagunan fisik rehabilitasi ruang (lokal) sekolah, yang mengunakan anggaran dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2022 ditemukan beberapa kejanggalan terdapat dilokasi pekerjaan.

Pasalnya setiap pekerja yang ikut serta mengerjakan pembangunan fisik tersebut, diduga tidak mengunakan alat keselamatan kerja, yang di terapkan oleh pihak pemerintah dan papan anggaran tidak sesuai dengan apa yang Di kerjakan.

Oleh karena itu, kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi sangat diperlukan dan terkait keterangan atau keterbukaan publik juga harus transparan.

Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas K3 dalam melakukan pekerjaannya. Setiap pekerja juga mempunyai peran untuk terselenggaranya K3.

Jadi. Ada Peraturan terkait K3 dapat kita temukan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan tentang Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Undang-Undang terkenal sebagai aturan pokok K3. UU ini mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Namun hal tersebut diabadikan oleh pihak sekolah atau tenaga kerja yang mengerjakan bangunan gedung sekolah , Menurut keterangan salah satu tukang bangunan yang enggan di sebutkan namanya mengatakan, saat dikonfirmasi oleh awak media terkait alat keselamatan yang diperoleh mereka pada, kamis (11/8/22).

“Kami dapat bang alat keselamatan, seperti topi,dan sepatu, tapi tidak kami pakai karena ribet dan susah saja bang jadi tidak di pakai .”kilahnya.

Saat di tanyakan soal, apa saja yang mereka peroleh dari jaminan kesehatan kerja.

“Gak tau bang apa saja yang di dapat,tapi waktu itu kami di mintai kelengkapan indentitas,tapi ngk tau untuk apa,”keluhnya.

Sementara di waktu yang sama,pewarta coba menghubungi ketua komite berinisial(GT)melalui telepon seluler pada pukul 14:46,untuk di mintai konfirmasi terkait beberapa kejanggalan yang terdapat di lokasi pekerjaan.

“Maaf mas ,saya bukan lagi ketua komite ,tahun 2019 bulan April saya sudah mengundurkan diri ,dan sekarng saya tidak tahu siapa ketua nya sekarang,coba tanya sama sekertaris komite.”elaknya.

Menurut keterangan sekertaris komite sekolah ,saat di mintai keterangan oleh pewarta melalui telpon seluler pada Kamis ,11/08/2022.menjelaskan.

“Kalau saat ini bang,yang menjabat sebagai ketua komite itu,pak SIRDIN,” jelasnya.

Namun sangat di sayangkan saat ketua komite ingin di mintai keterangan oleh pewarta melalui telpon seluler dan pesan WhatsApp ,tidak memberikan tanggapan.

Padahal sudah jelas setiap jurnalis di lindungi oleh undang-undang pers nomor 40 tahun 1999,tentang tugas dan fungsi seorang jurnalis ,sebagai control sosial.

Sampai berita ini di terbitkan pihak sekolah maupun komite dan instansi terkait, belum bisa di mintai keterangan. (MD)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button