Berita Terkini

Inspektorat Jatim : Kebijakan Bupati Jember Ilegal, Hanya Menunggu laporan ASN Baik Administratif Maupun Pidana

Jember Suarapedia.co – Inspektorat Pemprov Jatim, Helmi Perdana Putra menegaskan perihal penggantian jabatan serta pengangkatan Plt yang dilakukan oleh Bupati Jember, merupakan pelanggaran berat. Menurut Helmi, yang dilakukan Faida sudah jelas melanggar UU Pemilu maupun UU ASN dan UU Pemerintah Daerah.

Jadi semua kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Faida sejak dia aktif kembali sebagai Bupati pasca cuti, itu tindakan ilegal dan termasuk pelanggaran berat. Kita sudah koordinasikan persoalan ini baik dengan Wabup, Sekda dan DPRD Jember agar ada solusi cepat dan terbaik untuk Jember, ” terang Kepala Inspektorat Pemprov Jatim Helmi Perdana Putra, Rabu (30/12/).

Pejabat Pemkab yakni Wabup KH Muqit, Sekda Mirfano, Kepala Dinas dan kepala bagian, pasca menyampaikan mosi tidak percaya langsung berkoordinasi dengan Inspektorat dan Bagian Pemerintahan Pemprov Jatim di Bakorwil Pemprov Jatim di Jember.

Menurut Helmi, apa yang dilakukan oleh Bupati Jember dalam menerbitkan SK Plt dinilai telah melanggar aturan dan bisa dibatalkan secara sepihak. Namun meski demikian, Inspektorat akan menunggu laporan dari ASN Jember yang dirugikan terlebih dahulu untuk menentukan sikap baik secara administratif maupun secara pidana.

“Apa yang terjadi di Jember, terkait SK Plt di beberapa OPD, bisa dibatalkan. Karena sudah jelas dalam UU Pilkada, bahwa tidak boleh ada mutasi maupun pergantian pejabat selama 6 bulan sebelum dan sesudah Pilkada. Saya menyarankan agar ASN yang merasa dirugikan secepatnya melapor secara administratif dan pidana,” terangnya.

Mengenai pemberian sanksi kepada kepala daerah bukan wewenang Gubernur, tapi wewenang Mendagri.

Gubernur hanya bisa mengusulkan saja, Kalau sanksi yang punya wewenang adalah Mendagri, namun selain itu Gubernur juga bisa mengambil langkah-langkah dengan mempercepat normalisasi kewenangan, karena ini sudah akhir tahun, kalau nunggu dari pusat terlalu lama,” ujarnya.

Helmy juga menjelaskan, pelanggaran yang terjadi di Pemerintahan Jember bisa masuk dua kategori, yakni pelanggaran Pidana dan Pelanggaran Administrasi. “Dalam UU Pilkada jelas, Mutasi pejabat 6 bulan sebelum dan setelah pilkada di larang, dan bisa dikenakan pidana, untuk kasus di Jember kita lihat konteksnya, kalau pidana ya kita serahkan ke penegak hukum. Kalau administrasi kita serahkan ke Kemendagri,” pungkasnya. (*)

Sumber Asli

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button