Berita Terkini

Dinilai Tidak Memiliki Cukup Bukti, Perkara Dugaan Penyalagunaan Bansos Oleh Oknum ASN di Nisel Dihentikan

Nias Selatan,(Suarapedia.Co)—Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polisi dan Kejaksaan Kabupaten Nias Selatan secara resmi menghentikan penyelidikan dugaan penyalahgunaan bansos yang dilakukan oleh okum ASN di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 13 November 2020.

Penyelidikan bermula ketika Staf PHL Bawaslu an. Frederikus Sarumaha menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh Asissten I Bidang Pemerintaha Kab. Nisel (GD), Kepala Dinas Sosial Kab. Nisel (IH) dan Camat Siduaori (TN) serta Anggota DPRD Fraksi PKPI (BM) dalam rekaman video yang diunggah pada hari sabtu, 31 Oktober 2020 pukul 14.00 WIB oleh akun media sosial facbook an. Mavoarota Zamili.

Pada tanggal 04 November 2020, Pimpinan Bawaslu Nisel Koordiv PHL Pilipus F. Sarumaha bersama 6 orang Staf Bawaslu melakukan penelusuran ke lokasi kejadian di Desa Hilidohona untuk memastikan kebenaran Video yang diunggah tersebut.

Dalam rekaman video berdurasi 11 menit 08 detik tersebut terlihat 3 orang oknum ASN dan seorang anggota DPRD sedang berada dalam sebuah kegiatan pembagian bantuan sosial kepada lansia berupa beras dan sembako lainnya. Namun pada acara tersebut, Camat Siduaori menyampaikan sebuah pernyataan persuasif untuk memilih paslon cakada nomor urut 01 Hilarius Duha dan Firman Giawa pada tanggal 09 Desember 2020 dengan dalil bahwa sembako yang diberikan bersumber dari paslon cakada urut 01.

Berdasarkan isi video tersebut, Staf PHL Bawaslu Nisel mengeluarkan form model A.2 berupa temuan dengan nomor registrasi 012/TM/PB/KAB/02.19/XI/2020 pertanggal 08 November 2020.

Temuan tersebut kemudian diteruskan kepada Sentra Gakkumdu Nias Selatan, kemudian dilakukan pembahasan pertama pada tanggal 09 November 2020 yang dipimpin oleh Alismawati Hulu, S.Pd (koordinator) dan Hevben, SH., MH (pembina) berikut pemapar Pilipus F. Sarumaha, MS (Pembina). Dari hasil pembahasan, Sentra Gakkumdu menyimpulan bahwa dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh oknum ASN dan Anggota DPRD tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke tahap penanganan pelanggaran pengawas pemilu dan penyidikan.

Dalam proses penyelidikan, pada tanggal 10 November 2020 Bawaslu memanggil saksi-saksi yakni Mavoarota Zamili sebagai pemilik akun facebook pengunggah video, Panwaslu Kecamatan Siduaori, dan teradu yakni ASN dan Anggota DPRD serta pihak terkait yakni Kades Hilidohona untuk dimintai keterangan klarifikasi. Namun pihak teradu tidak menghadiri undangan dimaksud sehingga pada tanggal 11 dan 12 November 2020, Sentra Gakkumdu Nisel langsung melakukan penelusuran di kantor tempat teradu melaksanakan tugas.

Pada tanggal 13 November 2020, Sentra Gakkumdu mengambil keterangan dari Saksi Ahli Hukum Pidana dan Ahli Bahasa yang kemudian disimpulkan bahwa terlapor dalam video durasi 11.08 menit tersebut diduga telah melakukan pelanggaran pidana pemilihan sesuai pasal 188 jo pasal 71 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 dengan dugaan melakukan tindakan menghimbau atau mengajak masyarakat penerima Bansos tersebut untuk memilih paslon tertentu pada tgl 9 Desember 2020.

Setelah mengambil keterangan Saksi Ahli Pidana dan Saksi Ahli Bahasa, Sentra Gakkumdu melanjukan pembahasan kedua mengkaji kelayakan dugaan pelanggaran pidana pemilihan untuk dinaikkan status nya ke tahap penyidikan. Namun dari hasil kajian, Sentra Gakkumdu Nias Selatan menyimpulkan bahwa perkara tersebut tidak memiliki alat bukti yang cukup sehingga tahap penanganannya tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan dan proses penanganan pelanggaran telah resmi dihentikan. Kesimpulan tersebut tertuang dalam berita acara pembahasan kedua nomor 011 tanggal 13 November 2020.

(Budi Gowasa).

Sumber Asli

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button