JEMBER (suarapedia.co) – Polemik gokil terjadi di akhir masa jabatan Bupati Jember dr Faida, tentang dualisme plt Camat Mumbulsari, yakni Haidori dengan Joko Soponyono, yang berebut posisi sebagai Camat, Rabu (13/01) .
Menurut hasil informasi yang di himpun, hal tersebut terjadi bermula saat pagi hari, Joko datang untuk memberitahu akan bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Mumbulsari karena mendapat SK dari Bupati Jember Faida. Sehingga terjadi para staf dan Kades setempat melakukan voting, gara-gara ada dua pejabat yang di tunjuk sebagai plt.
Setelah di lakukan voting tersebut, Haidori yang plt sebelumnya akhirnya keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak, mengalahkan Joko yang merupakan plt yang baru dikeluarkan Bupati usai pilkada. Dengan kalahnya Joko dirinya mengaku legowo dengan hasil voting tersebut, yang penting masyarakat di layani dengan baik.
“Yang penting, masyarakat terlayani. Siapapun camatnya,” kata Joko saat dikontak mengenai hasil voting yang di lansir nusadaily.com
Disisi lain, Haidori mengaku sontak kaget. Sebab, sebelumnya sama sekali tiada pemberitahuan dari Pemkab Jember, Haidori juga tidak pernah mendapat surat pemberhentian atau surat pindah tugas sebagaimana normalnya mutasi pejabat.
Voting tersebut digelar bertujuan agar supaya semua pihak di legakan. Karena para staf kecamatan dan tujuh Kades setempat mengaku terkejut. Mereka menganggap sebelumnya yang sah sebagai camat tetap Haidori, sedangkan, Joko dianggap camat ilegal.
Usai Pengambilan suara yang dimaksud. Haidori yang mendapat dukungan terbanyak, namun dirinya enggan berkomentar agar tidak terjadi berpolemik terlalu jauh, makanya dirinya memilih diam.
Peristiwa tersebut diduga merupakan imbas dari kisruh kepanjangan di Pemkab Jember, yang akhir-akhir ini Bupati Jember melakukan pemecatan sepihak terhadap banyak pejabat mulai Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bagian, dan bahkan sejumlah Camat.
Sedangkan alasan pemecatan tersebut juga simpang siur dan cenderung aneh. Misalkan, pemecatan yang menimpa Sekda, Mirfano hanya karena berkomentar ke media soal surat Mendagri yang melarang mutasi jabatan selama 6 bulan pasca Pilkada.
Selain itu, pejabat-pejabat yang dipecat tanpa diberi tugas baru alias nonjob, Kemudian ditunjuk pejabat selaku Plt untuk mengisi pos jabatan pejabat yang dipecat, tak ayal muncul gerakan mosi tidak percaya dari ASN ke Bupati Faida.
Kemendagri, Komisi ASN, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai turun tangan membentuk Tim Gabungan untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan dan wewenang Bupati Faida. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Inspektorat Kemendagri, Jakarta Pusat sejak Selasa, 12 Januari 2021.
Pemeriksaan juga dilakukan terhadap pejabat-pejabat yang di anggap turut serta dalam kebijakan GOKIL Bupati Faida, yakni Kepala Bappeda, Achmad Imam Fauzi, Kepala BPKAD, Yuliana Harimurti dan Plt Kepala Dinas Cipta Karya, Yessiana Arifa.
Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi menganggap Bupati Faida bertingkah konyol sehingga mengakibatkan berbagai kesemrawutan termasuk sampai terjadi voting di kantor Kecamatan Mumbulsari.
“Kita anggap hal ini bukan sebagai kebijakan, karena malah cocok disebut tindakan lelucon, coba dicari se Indonesia tidak akan kita temukan hal seperti ini terjadi,” tuturnya sembari tertawa kecil dilansir dari nusadaily.com.
(Red)
