JEMBER.Traznews.com – Ratusan ASN yang menyatakan Mosi Tidak Percaya Terhadap Kepemimpinan Bupati Jember, ditanggapi Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putra saat mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Bakorwil II Jember, Rabu (30/12/2020).
Menurut Helmy, apa yang dilakukan oleh Bupati Jember dalam menerbitkan SK PLT dinilai telah melanggar aturan dan bisa dibatalkan secara sepihak. Namun meski demikian, Inspektorat akan menunggu laporan dari ASN Jember terlebih dahulu untuk menentukan sikap.
“Apa yang terjadi di Jember, terkait SK PLT di beberapa OPD, bisa dibatalkan, karena sudah jelas dalam UU Pilkada, bahwa tidak boleh ada mutasi maupun pergantian pejabat selama 6 bulan sebelum dan sesudah Pilkada. Saya menyarankan agar ASN yang merasa dirugikan secepatnya melapor,” ujar Helmy.
Ketika disinggung apakah pihak Pemprov akan memberikan sanksi terhadap kebijakan Bupati Jember? Helmy menyatakan, bahwa pemberian sanksi kepada kepala daerah bukan wewenang Gubernur, tapi wewenang Mendagri, Gubernur hanya bisa mengusulkan saja.
“Kalau sanksi yang punya wewenang adalah Mendagri, Ibu (Gubernur) tidak punya wewenang itu. Ibu hanya bisa mengusulkan saja, namun meski demikian, Ibu bisa mengambil langkah-langkah dengan mempercepat normalisasi kewenangan. Karena ini sudah akhir tahun, kalau nunggu dari pusat terlalu lama,” beber Helmy.
Helmy juga menjelaskan, pelanggaran yang terjadi di Pemerintahan Jember bisa masuk dua kategori, yakni pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi.
“Dalam UU Pilkada jelas, mutasi pejabat 6 bulan sebelum dan setelah pilkada dilarang, dan bisa dikenakan pidana. Untuk kasus di Jember kita lihat konteksnya, kalau pidana ya kita serahkan ke penegak hukum, kalau administrasi kita serahkan ke Kemendagri,” pungkas Helmy.
(Eko.c)
The post Kepala Inspektorat Jatim Sebut SK Bupati Melanggar Pidana appeared first on Traznews.
