Berita Terkini

20 Orang Warga Desa Dono Mulyo Pertahankan Hak Atas Tanah Mereka Yang Digugat Kepala Desanya Sendiri Ke Pengadilan Negeri Lampung Timur..!!

BeritaKharisma.com

Lampung Timur (BK) – Terkait Sengketa tanah, Kades Gugat Warga Rp 2,5 Milyar.
Sedikitnya 20 warga pemilik tanah di Dusun II RT I Desa Donomulyo, Kecamatan Bumiagung, Lampung Timur, Selasa (15/12), kembali berhadapan dengan Mulyani dan Yasmiran (Kepala Desa dan Sekretaris Desa Donomulyo) di Pengadilan Negeri Sukadana, Lampung Timur.
Rabu (16/12/2020)

Perkara yang terdaftar dengan Nomor Register 28/Pdt.G/2020/PN.Sdn itu muncul menyusul “klaim” Kepala Desa dan Sekretaris Desa setempat atas tanah seluas lebih kurang 4 ha yang sudah dihuni dan digarap warga sejak lebih 40 tahun silam itu sebagai tanah milik desa.

“Ini adalah gugatan kedua, setelah gugatan pertama pihak desa dinyatakan berada pada pihak yang kalah”, kata Joni Widodo, SH, MM, salah satu tergugat dalam perkara tersebut.

Menurut Joni, Desa Donomulyo yang menempati lokasi eks perladangan masyarakat adat Marga Tiga dan Buay Beliuk itu adalah desa transmigrasi yang dibuka pada tahun 1954 oleh warga asal Jawa Timur (Malang, Kediri, dan Surabaya) yang dipimpin oleh Misdjan Partoredjo, Kasanysi, dan Tukijo dan diresmikan oleh pemerintah dengan nama Desa Donomulyo pada tahun 1956. Kepala Desa Donomulyo yang pertama dijabat oleh Misdjan Partoredjo.

Dalam menggugat warga tersebut, Mulyani dan Yasmiran didampingi oleh Adokat Dr. Eddy Ribut Harwanto, Kemari, SH, M. Arsyad Lakoni, SH, MH, dan Mereansyah, SH, MH. dari Kantor Hukum EDDY R.HARWANTO & Associates.

Menurut Joni, tanah yang dikuasai warga tersebut semula berasal dari “hak pakai” yang diberikan oleh Kepala Negeri / DPRN Sukadana ketika itu, M.A. St. Bangsaratu, kepada Misdjan Partoredjo. Oleh Misdjan Partoredjo tanah tersebut kemudian disewakan kepada pengusaha yang bernama Yap Eng Kim untuk lokasi pabrik singkong. “Setelah masa sewanya habis, tanah tersebut digarap oleh Misdjan Partoredjo dan beberapa warga hingga saat ini”, jelasnya.

Masih menurut Joni kepada awak media, bahwa awalnya tidak ada masalah antara desa dengan warga maupun antara warga dengan kepala desa, tapi setelah 40 tahun berlalu dan beberapa kali ganti kepala desa, baru pada masa Mulyani inilah warga digugat oleh kepala desanya.

Pengamatan awak media di ruang sidang Selasa (15/12) kemarin, agendanya adalah pembacaan gugatan yang oleh para pihak dianggap dibacakan, yang intinya warga yang menguasai tanah seluas lebih kurang 4 ha tersebut diminta menyerahkan tanah beserta surat-suratnya dan ganti rugi senilai Rp 2,5 milyar. Sidang dilanjutkan Senin (21/12) pekan depan dengan agenda jawaban para tergugat.

Menjawab pertanyaan seputar kuasa hukumnya, Joni megatakan bahwa sampai sidang ke-5 ini belum menggunakan kuasa hukum. “Pada saatnya kami akan menggunakan jasa kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum SAI TUWAH BEPADAN”, ungkapnya.

Terkait dengan kesiapan para tergugat dalam menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum ini, Joni mengatakan bahwa para tergugat siap meladeni dan menjawab gugatan para penggugat, serta akan mempertahankan hak yang diperoleh secara sah yang didukung oleh bukti-bukti kepemilikan yang kuat.

“Intinya, para tergugat menolak semua dalil penggugat dan akan mempertahankan hak semaksimal mungkin”, pungkasnya.

Oleh: E. Wahyu.

Sumber Asli

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button